Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry)
sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan
merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan
bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime
atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya
disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara
yang merumuskannya sebagai unlawful actifity yaitu kejahatan asal yang
menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.
Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010
disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi
unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.
Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur
perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.
Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang
dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010.
Intinya dalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk
kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja
menempatkan, mentransfer,mengalihkan,membelanjakan,membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata
uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga
yang menerima dan mengusainya. Para pakar telah menggolongkan proses pencucian
uang (money laundering) ke dalam tiga tahap, yakni:
Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari
suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke
dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan
kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang
bersangkutan. Jadi misalnaya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang
tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang
bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan
menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan
mentransfer ke dalam valuta asing.
Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap
dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang
tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari
uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi
lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali,
memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya,
mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi
derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana
itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali
simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik
uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk
membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini,
maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak
merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.
Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor
tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang
untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan
legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang
tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap
inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci. (sumber,http://72legalogic.wordpress.com)
Dari penjelasan di atas, dapt disimpulkan bahwa tujuan
pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan
hasil dari predicate offence agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat
digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah performance
atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan
hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam
berbagai kejahatan di bidang keuangan (interprise crimes) hampir pasti
akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar
terhindar dari tuntutan hukum.
Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang
Dari defenisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana
di jelaskan diatas, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :
- pelaku
- perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
- merupakan hasil tindak pidana
Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari:
unsur objektif (actus reus) dan unsur subjektif (mens rea). Unsur
objektif (actus reus) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan,
mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan,
menitipkan, membawa keluar negari, menukarkan atau perbuatan lain atas harta
kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan
unsur subjektif (mens rea) dilihat dari perbuatan seseorang yang
dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari
hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta
tersebut.
Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait
perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang”
dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang
perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat
dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi
adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi
menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang
menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara
dua pihak atau lebih. Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai
transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan,
pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan
atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang
menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang
mencurikan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui
proses pentransferan/memindahbukukan.
Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang
tertuang pada pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah: transaksi keuangan
yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari
nasabah yang bersangkutan;
- transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya
harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi
karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan
hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU
UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan
sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari
kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan
tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal,
bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata
gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang,
perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang
kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam
hukuman 4 tahun penjara.
Perlu dijadikan catatan, bahwa dalam pembuktian tindak
pidana pencucian uang nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang
harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut
merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana
yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar
telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan
harta kekayaan.
Dalam ketentuan sebagaimana yang sebutkan pada pasal 3
UU No. 8 Tahun 2010, teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi
kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang
dengan sengaja:
- Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
- Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
- Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.
- Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.
- Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanaya sendiri atau atas nama pihak lain.
- Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diproleh dari tindak pidana.
- Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar