PIDANA KREDIT MACET

ANCAMAN PIDANA KREDIT MACET

         Bahwa dalam  pasal 8 UU Perbankan yang menyatakan bahwa dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah bank, maka bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara melakukan analisis yang mendalam atas nasabah tersebut dan diterapkannya pedoman perkreditan yang sehat.           

FASILITAS OLAH RAGA RESKRIMSUS

DIRRESKRIMSUS

                                            JANGAN PERNAH ABSEN UNTUK BEROLAH RAGA

Padatnya denganpekerjaan padat tiap harinya yang emban oleh anggota Direskrimsus Polda Jateng, Direktur Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes Pol Drs.DIDID WIDJANARDI  ,SH peduli pentingnya olahraga untuk meningkatkan derajat kesehatan dan tingkat kesegaran jasmani. Karena olahraga dipercaya dapat menguatkan jantung, paru-paru dan otot, mengurangi lemak tubuh dan keluhan stroke, penyakit gula, serta osteoporosis.

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ARBITRASE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :    a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut diajukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PP CEKAL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 1994

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN

PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan

pencegahan dan penangkalan orang-orang tertentu ke luar atau masuk wilayah

Negara Republik Indonesia dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan

pencegahan dan penangkalan tersebut dalam suatu Peraturan Pemerintah;